Edy Natar: Capai Anugerah Informatif BP Pemrov Riau Harus Mampu Mempertahankan

Pekanbaru – Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution mengharapkan Pemerintah Provinsi Riau mampu mempertahankan dan meningkatkan atas pencapaian Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2019 untuk Kualifikasi Informatif pada tahun 2020 baik ditingkat provinsi maupun nasional.

“Prestasi yang sudah kita capai ditingkat nasional dan provinsi ini, harus mampu kita pertahankan bahkan jika perlu kita mendapatkan penilaian super informatif,” ujar Edy Natar dalam acara Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik (KI Riau Award) tahun 2019, Kamis (28/11/2019) di Hotel Grand Central, Pekanbaru.

Ia menyorot 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum merespon kuisioner yang diberikan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau pada saat tahapan monitoring.

Baca Lainnya :

• Bedanya Mifepristone dan Misoprostol sebagai Obat Penggugur Kandungan
• Parpol berharap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik jadi kultur
• Sidang terkait ganti rugi tanah Tol Pekanbaru-Dumai lanjut Mediasi
• KI Pusat Gelar Panggung Kebhinekaan untuk Merajut Kebangsaan Melalui Keterbukaan Informasi
• Ketua KPU dan Bawaslu, Sekjen Kementerian dan Gubenur Presentasi Inovasi dan Kolaborasi Keterbukaan

“12 OPD tersebut, tidak sepenuhnya memahami sehingga belum merespon padahal suka tidak suka, kita tidak bisa menutupi informasi yang layak diketahui publik secara terbuka,” terang Edy Natar yang mendapat penghargaan khusus sebagai pelopor arah pembangunan keterbukaan informasi berbasis teknologi.

Sementara itu, Ketua KIP Riau, Zufra Irwan juga menambatkan penghargaan khusus kepada Yopi Arianto sebagai kepala daerah yang konsisten terhadap kebijakan pelayanan informasi publik dan Ahmad Syah Hafrofie tokoh/birokrat perintis kelembagaan Komisi Informasi di Provinsi Riau.
“Pemberian penghargaan khusus kepada Gubernur dan wakil gubernur bukan tanpa alasan, atau hanya untuk cari muka dan lebay, tetapi kami memiliki dasar dimana pada visi dan misi Pak Syamsuar dan Pak Edy Natar memberikan dukungan terkait keterbukaan informasi berbasis teknologi di Provinsi Riau,” katanya.

Untuk Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Yopi Arianto, lanjut Zufra merupakan kepala daerah yang bergerak cepat tahun 2012 kabupaten Indragiri Hulu merupakan pilot projek tata kelola informasi dan pertama memiliki pusat informasi masyarakat. “Sedangkan Pak Ahmad Syah Hafrofie, pada masa beliaulah Komisi Informasi Provinsi Riau lahir,” sebutnya.